Integrasi Data dan Penegakan Hukum atas Penghindaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo

Abstract

Penghindaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui penggunaan plat nomor ganda mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan pajak daerah dan menganggu tertib administrasi kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran integrasi data antara Electronic Registration and Identification (ERI) dan E-Samsat dalam mendukung penegakan hukum terhadap penghindaran pembayaran PKB serta menganalisis penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundnag-undangan, sosiologis dan pendekatan kasus, data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi data ERI dan E-Samsat mendukung penegakan hukun melalui oenyediaan data kendaraan dan Riwayat pembayaran pajak yang akurat sehingga menjadi dasar pembuktian pelanggaran. Penegakan hukum aadministrasi dilakukan melalui pengenaan kewajiban pelunasan pajak besrta sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, koordinasi antarlembaga masih dilakukan secara manual dan penegakan hukum masih beranjak drai adanya aduan masyarakat.