<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Kecakapan Hukum Disabilitas Intelektual dalam Perkawinan: Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fikih Munakahat

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas Islam Indonesia

DOI

Abstract

Perkawinan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk bagi penyandang disabilitas intelektual. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan penyandang disabilitas intelektual maupun penentuan kecakapan hukum mereka dalam melangsungkan perkawinan, terutama berkaitan dengan kemampuan memberikan persetujuan sebagai syarat sah perkawinan. Di sisi lain, Fikih Munākahāt telah mengenal konsep kecakapan hukum (ahliyyah) dan perwalian (wilāyah) yang dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan hukum penyandang disabilitas intelektual dalam perkawinan. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecakapan hukum penyandang disabilitas intelektual dalam perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Munākahāt, serta menganalisis hak perkawinan penyandang disabilitas intelektual berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan penyandang disabilitas intelektual maupun mekanisme penentuan kecakapan hukum mereka. Sementara itu, Fikih Munākahāt memberikan pengaturan yang lebih sistematis melalui konsep ahliyyah al-wujūb, ahliyyah al adāʼ, dan wilāyah sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas intelektual pada prinsipnya memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum positif Indonesia maupun Fikih Munākahāt. Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan hak tersebut, di mana Fikih Munākahāt memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kecakapan hukum dan perwalian, sedangkan hukum positif Indonesia masih memerlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam melangsungkan perkawinan.

Description

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By