Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Berkemasan Rusak (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat peredaran produk makanan dengan kemasan rusak, melalui studi komparatif antara Indonesia dan Singapura. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan konsumen terkait produk makanan berkemasan rusak di kedua negara, serta apa persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, serta didukung oleh data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perlindungan konsumen melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan BPOM, sedangkan Singapura melalui Sale of Food Act dan Food Regulations. Perbedaannya terletak pada tingkat efektivitas pengawasan dan mekanisme penegakan hukum, di mana Singapura lebih tegas dengan mekanisme recall publik, sementara Indonesia masih menghadapi kendala lemahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, edukasi konsumen, dan penegakan sanksi yang konsisten di kedua negara untuk menjamin hak-hak konsumen secara lebih efektif.