Aksesibilitas Puskesmas Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purworejo

Abstract

Latar Belakang: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara, salah satunya adalah hak untuk mengakses pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi disabilitas membutuhkan dukungan aksesibilitas baik aksesibilitas fisik maupun non fisik pada fasilitas kesehatan terutama Puskesmas. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui aksesibilitas puskesmas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo. Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data didapatkan dengan melihat dokumen pemasukan dan pengeluaran dana puskesmas serta laporan kegiatan puskesmas. Dokumen kemudian dianalisis dan dihitung presentasi pengalokasiannya. Selain itu, pengumpulan data juga didukung dengan menggali informasi data dari narasumber di puskesmas. Hal ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber. Hasil: Puskesmas Purworejo dan Puskesmas Banyuurip masih belum memiliki SOP khusus mengenai pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas. Aksesibilitas fisik yang tersedia di Puskesmas Banyuurip adalah gedung yang mudah dijangkau, jalan yang landai, tempat tunggu penyandang disabilitas yang dekat dengan pendaftaran dan ruang lainnya, handrail, dan kursi roda. Aksesibilitas fisik yang tersedia di Puskesmas Purworejo berupa pegangan di kamar mandi, WC duduk, kursi roda, ruangan khusus disabilitas, dan handrail. Puskesmas sudah memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas namun masih kurang optimal dalam layanan informasi karena keterbatasan kemampuan SDM. Komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung hak penyandang disabilitas tertuang dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 dibarengi dengan penyaluran bantuan sosial. Kesimpulan: Aksesibilitas fisik dan non-fisik yang tersedia di Puskesmas Kabupaten Purworejo sudah cukup. Namun, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan, baik dari bangunan fisik, penyediaan sumber daya manusia, sampai dengan standar pelayanan yang akan diberlakukan.