Proses Kebijakan Indonesia dalam Melindungi PMI Melalui One Channel System dengan Malaysia 2019-2022

Abstract

Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah sumber daya manusia yang melimpah. Banyaknya pengangguran di Indonesia membuat beberapa tenaga kerja memutuskan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bersedia untuk bekerja di luar negeri demi mencapai kesejahteraan hidup. Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan dasar kebijakan Indonesia menandatangani Kebijakan Indonesia dalam Penandatanganan MoU “Kebijakan Satu Kanal”. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Populasi penelitian adalah PMI di Malaysia. Analisis data dilakukan melalui analisis kebijakan publik, kepatuhan hukum, dan jaringan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan teori Decision Making Process untuk menganalisis mengapa pemerintah Indonesia membuat Kebijakan Satu Kanal yang bertujuan untuk melindungi PMI. Teori decision making process yang terdiri atas tiga bagian; intelligence phase, design phase, dan choice phase. Teori ini dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan penandatanganan perjanjian MoU Kebijakan Satu Kanal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang bisa diambil adalah; kepatuhan dari dua negara dalam menggunakan one channel system pada penempatan dan perlindungan PMI, kementerian ketenagakerjaan harus memiliki strategi dan regulasi yang efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan PMI, regulasi ketat dan sanksi di negara-negara tujuan penempatan PMI, dan pemerintah harus terus memantau regulasi PMI ke luar negeri.