TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI PERSPEKTIF MAṢLAḤAH

Abstract

Pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi memiliki dasar hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejalan dengan itu sebagai wujud implementasi dari undang-undang tersebut maka Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan skunder, sumber hukum menggunakan sumber hukum primer dan skunder. Penelitian dalam tesis ini berkaitan dengan risiko investasi dalam pengelolaan Keuangan Haji ditinjau dari sisi maṣlaḥah. Penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan Keuangan Haji memiliki beberapa bentuk seperti risiko likuiditas, risiko hukum, risiko ketidakpastian investasi, risiko kepercayaan, dan risiko profit and loss sharing. Konsep pengelolaan risiko investasi telah terdapat dalam UU.34/2014 dan PP No.5/2018. Dari sisi maṣlaḥah perlindungan risiko Keuangan Haji untuk investasi tercermin dalam asas dan prinsip pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari, prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, prinsip manfaat, dan prinsip pengoptimalan pengelolaan risiko yang terdapat pada UU.34/2014 dan PP No.5/2018. Saran kepada pemerintah agar merivisi UU.13/2008 dan UU.34/2014 dalam pengaplikasian prinsip nirlaba, sebab tidak mungkin investasi tanpa mencari laba, kepada BPKH agar mengoptimalkan pengelolaan risiko investasi, supaya jemaah haji tidak dirugikan. Dan kepada masyarakat agar turut serta melakukan ontrol terhadap pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH.