Cambuk Di Serambi Mekkah Pembuatan Film Dokumenter

Abstract

Provinsi Aceh yang dijuluki Serambi Mekkah terdapat peraturan-peraturan yang ketat, mengatur tentang Jinayat, yaitu suatu tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat umum, seperti minum-minuman keras, berjudi, zina, pelecehan seksual, serta berbagai kejahatan lainnya yang melanggar Syariat Islam. Dalam sistem negara Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, dan Aceh telah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam bentuk kejahatan sanksi yang dikenakan terhadap seseorang tidak selalu mengikuti hukum KUHP. hukum pidana adat merupakan bentuk pilihan lain sebagai refleksi hukum kebiasaan yang terus hidup didalam masyarakat Indonesia, sama seperti hukum cambuk yang terus aktif hingga saat ini, hukum ini merupakan bentuk sanksi hukum pidana yang hidup dalam masyarakat Aceh. Hukum cambuk merupakan hukum yang sudah melekat sejak lama pada masyarakat Aceh. Sangat banyak pro dan kontra terhadap pemberlakukan hukum cambuk dari kalangan lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian terhadap kondisi penegakan HAM yang ada di negara ini. Dengan adanya hukum cambuk ini dapat mengurangi angka pelanggaran Syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menjalani hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Agama. Pembuatan film dokumenter Cambuk di Serambi Mekkah ini menggunakan pendekatan ekspositori, karena mempunyai karakter yang kuat dan narasi yang mendukung untuk penyampaian informasi kepada khalayak, serta menampilkan gambar-gambar yang sesuai sehingga dapat dengan mudah dimengerti dan lebih tersampaikannya informasi kepada khalayak. Film ini bercerita mengenai kehidupan sosial dari pelaku yang pernah dicambuk dan terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam, serta dapat terlihat efektifitas dari adanya hukum cambuk ini bagi pelanggaran Syariat Islam yang ada di Aceh khususnya Kota Langsa. Film dokumenter ini dapat memberikan informasi tentang kehidupan sosial terhadap pelaku cambuk dalam bentuk visual dan terdapat wawancara dengan masyarakat di sekitar tempat kejadian. Film ini pula berupaya mengajak masyarakat luar Aceh untuk lebih mengenal hukum cambuk dari sudut pandang masyarakat yang terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam, dengan tetap ditegakkannya hukum cambuk ini sehingga menjadi perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam.