TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengapa Peraturan Daerah diperlukan dalam menanggulangi prostitusi dan untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan prostitusi. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam penganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Selain itu metode ini merupakan sebagian dari cabang ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, antara lain pergaulan hidup, dengan kata lain mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah yang ada belum mampu menanggulangi masalah prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Pasar Kembang Yogyakarta, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru karena diharapkan dapat mengatasi masalah prostitusi diantara persoalan kesehatan, pembinaan dan pengentasan. Upaya dalam menanggulangi masalah prostitusi tersebut diatas adalah kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan Satpol PP, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, Aparat Kepolisian setempat, Dinas Kesehatan brkerjasama dengan Puskesmas dan LSM terkait, serta masyarakat guna meminimalisir penyebaran prostitusi, dan kendala dalam mengatasi masalah prostitusi tersebut yaitu belum maksimalnya Peraturan Daerah yang mengatur prostitusi, dengan demikian Dinas terkait juga tidak dapat melaksanakan program-programnya dengan baik, serta tidak adanya keluhan kepada pemerintah dari masyarakat sekitar pasar kembang akan kegiatan prostitusi tersebut.