Perlindungan Hukum Terhadap Investor Robot Trading Berbasis Skema Ponzi

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap investor robot trading berbasis skema ponzi, bertujuan untuk memperoleh jawaban (1) mengapa perdagangan berbasis skema ponzi dapat dilakukan oleh investor robot trading; dan (2) menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor robot trading dengan skema ponzi yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus hukum. Hasil penelitian, pertama, Regulasi yang ada saat ini belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi para investor robot trading ilegal dikarenakan belum adanya aturan yang secara ekplisit membahas mengenai skema

ponzi di Indonesia, dan penegakan hukum masih melebur pada penerapan pasal- pasal umum dari berbagai undang-undang yang ada. Kedua, Investor yang

mengalami kerugian akibat skema ponzi dapat mengambil langkah upaya hukum administratif seperti melapor kepada Bappebti sebagai lembaga pengawas agar dapat ditindak lebih lanjut, selain itu upaya hukum perdata dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku yang menerapkan skema ponzi dalam menjalankan robot tradingnya, karena pelaku penipuan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.