Urgensi Pelembagaan Restitusi bagi Korban Perbudakan Modern (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 22/Pid.Sus/2021/PN Tgl dan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Bbs)

Abstract

Kapal Longliner penangkap tuna, telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama yang berdampak pada pekerja migran yang seringkali mengalami kondisi kerja yang keras dan eksploitasi. Pelanggaran tersebut diantaranya kerja paksa, lingkungan kerja yang tidak aman, dan pengabaian hak-hak dasar, telah memunculkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi peraturan dalam industri perikanan. Masalah kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal penangkap ikan tuna menuntut perhatian yang mendesak dan langkah-langkah pemulihan yang efektif, mengingat praktik-praktik ini melanggar hak asasi manusia yang mendasar bagi para korban serta merusak integritas rantai pasokan makanan laut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik penegakan dan pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang menurut putusan pengadilan (Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbs dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tgl) serta urgensi pelembagaan restitusi bagi korban perbudakan modern (perdagangan orang dan kerja paksa) berdasar perspektif hak asasi manusia.