Pengaturan Predatory Pricing Dalam Social Commerce Tiktok Shop (Studi Komparasi Peraturan Persaingan Usaha Indonesia Dan Jepang)

Abstract

Pelaku usaha dilarang melakukan praktik predatory pricing sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tiktok Shop dalam praktiknya diduga melakukan predatory pricing. Ketidakjelasan aturan mengenai predatory pricing dalam Tiktok Shop dapat meningkatkan kerentanan pasar terhadap praktik yang tidak sehat, yang berpotensi mengancam stabilitas pasar. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan Predatory Pricing dalam sistem elektronik, dengan melakukan studi komparasi terhadap peraturan persaingan usaha Indonesia dan Jepang. Studi komparasi dilakukan dengan peraturan negara Jepang karena peraturan di sana sudah jelas dalam memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang diduga melakukan predatory pricing. Pelaku usaha di negara Jepang dalam praktiknya mempunyai angka praktik predatory pricing yang sangat rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis literatur sekunder untuk mengeksplorasi regulasi perdagangan sistem elektronik dan praktik predatory pricing. Bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bersama dengan literatur hasil penelitian dan pendapat pakar hukum, menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Peraturan yang mengatur praktik predatory pricing di Indonesia dan Jepang memiliki

perbedaan dalam sanksi kurungan dan denda yang diterapkan, meskipun prinsip- prinsip dasarnya hampir sama. Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatasi praktik predatory pricing, dengan pengawasan berkala dan penerapan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.