POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)

Abstract

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi terorisme sekarang ini telah berkembang baik dalam strategi maupun tujuan. Hal tersebut bertentangan dengan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu Negara Kesatuan yang berlandaskan hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut serta memelihara kehidupan yang aman dan damai, sejahtera serta ikut dalam memelihara perdamaian dunia. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangandan yang terkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah terorisme tidak lagi hanya menjadi kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara namun juga mengancam pertahanan negara dan kedaulatan negara Indonesia. Hadirnya TNI sebagai alat pertahanan negara diharapkan dapat membantuk kepolisian untuk memberantas teorisme. Bahwa dalam pengaturan penanggulangan tindak pidana terorisme yang baru (RUU), terdapat lembaga negara yang berwenang untuk mengatasi permasalahan terorisme. lembaga negara tersebut adalah Kepolisian, TNI, BIN, BNPT. Keempat lemabaga ini memiliki fungsi masing-masing yang berkaitan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.