UPAYA KERJA SAMA EKONOMI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK UNTUK MENDORONG PRINSIP SATU TIONGKOK DALAM PENYATUAN WILAYAH DENGAN TAIWAN TAHUN 2010

Abstract

Sejak adanya konflik penyatuan yang melibatkan Tiongkok dengan Taiwan kedua wilayah sampai saat ini belum menemukan solusi penyelesaian, terutama dengan adanya prinsip satu Tiongkok yang sampai saat ini belum diakui oleh Taiwan. Hal ini menjadi berkepanjangan yang kemudian memunculkan berbagai usaha dari Tiongkok dengan menggunakan kebijakan dalam maupun luar negeri. Dalam konflik ini tidak terlepas dari kepentingan Tionkokdalam penyatuan wilayah seperti pengembangan ekonomi, mempertahankan status quo yang sementara diutamakan untuk mencegah kemerdekaan Taiwan alasan lainya mengingat wilayah Taiwan dianggap strategis oleh negaranya. Maka dari itu Tiongkok mengeluarkan berbagai alternatif kebijakan atas pentingnya penyatuan wilayah. Pada 2010 Tiongkok dirasa mengalihkan diplomasi dalam isu ini dengan cara damai setelah sebelumnya dengan operasi militer seperti yang telah disampaikan secara resmi oleh pemerintah terkait, tindakan tersebut adalah kerja sama ekonomi antar selat yang dirasa adalah cara yang tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan nasional Tiongkok. Dalam hubungan lintas selat ini digunakan agar Taiwan bergantung secara ekonomi, mendapatkan perhatian masyarakat Taiwan untuk mendorong penyatuan serta sekaligus untuk menjadi wadah komunikasi yang baik, penyelesaian masalah ini juga sesuai dengan kebangkitan baru Tiongkok yang mengutamakan kedamaian, adapun kebijakan yang terbentuk dalam kerja sama ini adalah ECFA yang merupakan kerja sama ekonomi berkelanjutan. Hal yang menarik untuk diteliti dalam isu prinsip satu Tiongkok ini adalah pengfokusan kerja sama ekonomi oleh Tiongkok pada 2010 yang sangat berbeda dari kebijakan sebelumnya.