EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

Adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Putusan hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, kondisi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan. Dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.