<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK BERTEMPAT TINGGAL BAGI MAHASISWA PAPUA DI KABUPATEN SLEMAN

dc.contributor.advisorAnang Zubaidy, S.H., M.H
dc.contributor.authorSally Sugianto, 14410231
dc.date.accessioned2018-04-23T16:34:58Z
dc.date.available2018-04-23T16:34:58Z
dc.date.issued2018-04-18
dc.description.abstractStudi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman? dan Apa saja hambatan dalam pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian empirik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawacara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang menjadi obyek penelitian, kemudian diolah dengan membuat garis besar dari hasil wawancara yang dilakukan dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua masih banyak kekurangan. Kekurangan dari segi regulasi yang belum dibantuk dan pengawasan dan kesadaran Pemerintah Daerah. Belum adanya regulasi yang digunakan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia, menyebabkan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya kebebasan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua masih belum dapat terpenuhi secara menyeluruh dan juga kurangnya pemahaman terkait klasifikasi suatu tindakan diskriminasi menyebabkan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sleman tidak menyadari telah melakukan dan telah terjadi suatu tindakan diskriminasi rasial tehadap mahasiswa Papua. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pembentukan regulasi sebagai Peraturan Pelaksana terkait larangan dilakukannya tindakan diskriminasi khususnya diskriminasi rasial di Kabupaten Sleman dan perlu adanya sikap keterbukaan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Sleman kepada mahasiswa Papua untuk dapat mengaktualisasikan diri untuk mengembangkan pribadinya, sehingga dapat menghapus syereotype yang berkembang di masyarakat.en_US
dc.identifier.urihttps://repository.uii.ac.id/handle/123456789/6895
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjecttanggung jawab pemerintah daerahen_US
dc.subjectdiskriminasi rasialen_US
dc.subjecthak bertempat tinggalen_US
dc.subjectmahasiswa Papuaen_US
dc.titleTANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK BERTEMPAT TINGGAL BAGI MAHASISWA PAPUA DI KABUPATEN SLEMANen_US
dc.typeUndegraduate Thesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sally Sugianto PDF.xps
Size:
2.31 MB
Format:
Unknown data format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections