Penerapan MBS di Era Otonomi Daerah (Studi Deskriptif Tentang Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs-N Model Daerah Kabupaten Trenggalek)

Abstract

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia dianggap sebagai jalan terbaik dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang selama ini memprihatinkan. Pendidikan dengan berbagai aspek permasalahannya diharapkan lebih baik dan dinamis dalam mewujudkan kejayaan suatu bangsa. Dalam kondisi yang ada Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan memindahkan kewenangan pengambilan keputusan yang penting dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pihak pengelola sekolah dan merujuk pada suatu representasi proses pengambilan keputusan di mana seluruh anggota kelompok dalam suatu lembaga pendidikan berpartisipasi secara seimbang. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan, menggali, menghimpun tentang bagaimana peranan Manajemen Berbasis Sekolah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Adapun focus permasalahannya adalah bagaimana peranan Manajemen Berbasis Sekolah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Daerah Kabupaten Trenggalek. Secara khusus permasalahan yang muncul adalah Bagaimana Kepala Madrasah dan para guru dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kabupaten Trenggalek? Bagaimana persepsi para guru MTs-N Model dalam memahami tentang penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Berbasis Sekolah (Tsanawiyah Negeri Model Kabupaten Trenggalek?. Penelitian dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model (MTS-N Model) Trenggalek. Data diperoleh langsung dari sumber data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kebijakan Kepala Madrasah dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madarsah Tsanawiyah Negeri Model Kabupaten Trenggalek: pertama, penerapan MBS masih belum banyak diikuti dengan kreatifitas Kepala Madrasah dan para guru, masih minimnya sosialisasi MBS, dan masih minimnya inservice training atau on the job training untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah dan guru sebagai tenaga kependidikan; kedua, persepsi para guru tentang penerapan MBS ini patut didukung bersama, terdapatnya berbagai kendala dalam mewujudkan penerapan MBS, dan adanya kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara kepala sekolah, guru dan pihak-pihak yang terkait "stakeholder" di sekolah.