Kapasitas Negara dalam Implementasi Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (ACTIP): Studi Kasus Penipuan Ketenagakerjaan Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja

Abstract

Penipuan ketenagakerjaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja meningkat pesat setelah pandemi COVID-19. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) sebagai komitmen untuk menangani kejahatan lintas negara, masalah ini tetap berkembang. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep State Capacity, yang menyoroti tiga dimensi utama: kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial, untuk menganalisis implementasi ACTIP dalam kasus ini. Masalah utama bukan terletak pada rendahnya komitmen politik, melainkan pada keterbatasan kapasitas negara dalam menerjemahkan komitmen internasional menjadi tindakan konkret. Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas negara Indonesia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi ACTIP. Semakin kuat kapasitas negara, semakin efektif implementasinya. Berdasarkan analisis, kapasitas negara Indonesia dalam ketiga dimensi tersebut masih terbatas, yang menghambat keberhasilan implementasi ACTIP. Oleh karena itu, penguatan kapasitas negara sangat penting agar ACTIP dapat efektif dalam mengatasi perdagangan orang lintas negara.