Pembatasan Hak Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Abstract

Penulisan ini mengkaji dan mendeskripsikan pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah dengan menganalisis faktor-faktor penyebab, urgensi, serta konsep pembatasan hak politik kekerabatan yang proporsional dan sesuai ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Metode pengambilan data yang dilakukan oleh penulis ialah melalui studi Pustaka (library research) yang tersiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dan berkaitan dengan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah. Teknik analisis dalam penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembatasan hak politik kekebaratan dapat dilakukan karena termasuk kualifikasi derogable rights dan secara legitimate aim membolehkan adanya pembatasan itu selama dilakukan secara proporsional dan bertujuan terhadap kepentingan publik dan ketertiban umum. Selain itu, pembatasan dapat dilakukan melalui mekanisme politik sebagai wujud daulat rakyat yaitu dengan membentuk undang-undang.