Perjanjian Kawin di Masyarakat Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.h.)

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan antara calon suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat pernikahan, yang memiliki konsekuensi hukum dalam kehidupan rumah tangga, terutama terkait pemisahan harta dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perjanjian perkawinan di masyarakat Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan studi kasus di Kantor Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang menekankan pada pengamatan dan pemahaman yang alamiah dan mendalam, disajikan secara deskriptif serta diintepretasikan secara komprehensif, serta mengacu pada perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Helena Maryam Prambadani, S.H. memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum, menyusun isi perjanjian berdasarkan kebutuhan pasangan, serta menyusun akta autentik yang sah. Peran notaris tidak hanya administratif tetapi juga konsultatif dan preventif guna menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesepakatan bersama, dan tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian tersebut dipandang sah sebagai bagian dari muamalah selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan tujuan utama pernikahan.