Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pasca Erupsi Merapi di Kabupaten Sleman

Abstract

Bencana alam yaitu erupsi merapi telah mengakibatkan banyak korban dan berbagai macam kerusakan, seperti kondisi tanah mengalami kerusakan. Bencana tersebut telah mengakibatkan musnahnya dokumen-dokumen pertanahan yang berada di tangan masyarakat dan hilangnya batas-batas tanah. Oleh karena itu, dalam penanganan masalah tersebut diperlukan adanya terobosan-terobosan baru yang dapat mengurangi hambatan prosedural dan administratif lainnya melalui penyederhanaan-penyederhanaan sepanjang tidak mengabaikan aspek legal dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian empiris ini digunakan berkaitan dengan data primer yang didapat melalui metode wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Pendekatan yuridis sosiologis, yakni Pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di desa Kepuharjo (Dusun Petung, Dusun Jambu, Dusun Kaliadem, dan Dusun Kopeng) menggunakan program IP4T (Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dan baru sampai pada tahap pendataan, pemetaan dan pengukuran saja. Sehingga peran Kantor Pertanahan Kabupaten barulah sampai pada tahap tersebut (belum sampai pada tahap pensertifikatan). Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam proses pendaftaran tersebut. Kerjasama antara kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku pelaksana dengan pemerintah pusat guna kelancaran pendaftaran tanah untuk para korban bencana erupsi merapi ini sangatlah diperlukan supaya masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum melalui proses pendaftaran hak atas tanah tersebut. Kata Kunci : Kepastian hukum, Perlindungan Hukum, dan IP4T