Analisis Status Kepegawaian terhadap Perangkat Desa ditinjau dari Otonomi Desa

Abstract

Kedudukan Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaa tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat Desa yang tidak memiliki status kepegawaian yang jelas menyebabkan tidak optimalnya tugas, fungsi, kewajiban, dan hak yang diterima. Status kepegawaian menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai status kepegawaian terhadap Perangkat Desa ditinjau dari Otonomi Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Menurut penelusuran lebih lanjut, banyak perbedaan hak dan kewajiban yang didapat oleh Perangkat Desa dengan ASN hal tersebut merupakan implikasi dari status kepegawaian yang dimiliki. Perangkat Desa sebagai bagian aparatur pemerintahan desa bagian yang tidak terpisahkan dan tunduk pada otonomi sendiri serta bukan bagian dari kepegawaian pemerintah. Dengan demikina, perlu adanya pemberian status kepegawain sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Perangkat Desa melalui Pengangkat menjadi ASN atau Penyetaraan hak dan kewajiban melalui perubahan kebijakan.