Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)

Abstract

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur IV atau pengecer resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Sering ditemukan di beberapa daerah bahwasannya harga jual pupuk bersubsidi di tingkat pengecer resmi masih diatas HET yang telah ditetapkan, hal ini menyangkut beberapa alasan seperti petani yang membayar setelah panen (yarnen), biaya tambahan untuk bayar jasa angkut beserta pengirimannya, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan HET pada jual beli pupuk bersubsidi dan bagaimana jika ditinjau dari pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif untuk mendapatkan informasi secara rinci dan data yang lebih akurat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penetapan harga yang ditetapkan oleh pengecer resmi tidak sesuai dengan HET, karena harga jual pupuk masih diatas ketetapan HET. Harga tersebut cukup jauh dari ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, jika ditinjau menurut pandangan hukum Islam, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tas`ir al-jabari karena harga jual masih diatas ketetapan HET. Dan jika dilihat dalam kebijakannya, pemerintah menetapkan HET pupuk bersubsidi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dari tas`ir al-jabari, karena salah satu syarat tas`ir al-jabari mengenai penetapan harga, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.