Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Dan Fisik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020

Abstract

Mengingat keterbatasannya, pemilih penyandang disabilitas seharusnya diberikan haknya secara penuh dengan perlakuan tertentu seperti penyediaan aksesibilitas pelayanan dan infrastruktur dalam Pemilihan Umum (Pemilu), namun pada kenyataannya hal ini belum dilaksanakan dengan baik terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Rembang. dimana penyandang disabilitas menemui kendala untuk menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sarana untuk masyarakat disabilitas dalam pemungutan suara yang belum memberikan aksesibilitas yang baik. Oleh karena itu, hal ini perlu dibahas lebih lanjut, penulis mengharapkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis mengenai pemenuhan akses pelayanan dan prasarana bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik pada Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020, serta menganalisis cita-cita pemenuhan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik. dalam Pilkada Kabupaten Rembang 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia. Pada kenyataannya pemenuhan aksesibilitas layanan dan fasilitas tersebut belum terlaksana dengan baik, seperti yang dirasakan oleh pemilih disabilitas di Kabupaten Rembang mengenai aksesibilitas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) meskipun beberapa program telah dilakukan. diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang. . Kondisi ideal pemenuhan aksesibilitas pelayanan dan infrastruktur dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia internasional, dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan hak asasi manusia nasional, baik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun UndangUndang

Nomor 18 Tahun 2016, keduanya Perspektif hak politik berikut menentukan bagaimana aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu.