Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha Penyediaan Akomodasi di Kawasan Parangtritis Kabupaten Bantul

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan usaha penyediaan akomodasi di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan usaha penyediaan akomodasi di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014?; Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang akomodasi di Kabupaten Bantul?Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang berupa wawancara dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan usaha penyediaan akomodasi di Kabupaten Bantul tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPAR). Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan usaha penyediaan akomodasi yaitu, faktor dari aparat penegak hukum itu sendiri, faktor fasilitas dan sarana prasarana, serta faktor dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar harus lebih dipertegas, SDM aparat penegak hukum dan SKPD terkait perlu ditambah, dan peningkatan fasilitas, sarana prasarana juga diperlukan. Kesadaran hukum oleh masyarakat juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak apatis terhadap pelanggaran yang terjadi.