Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Notariil Bagi Para Pihak dan Notaris

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum terhadap pembatalan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) tanah yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan Putusan Nomor 169/K/PDT/2020. Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimanakah implikasi hukum terhadap pembatalan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) tanah yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan Putusan Nomor 169/K/PDT/2020, dan apakah pihak yang dirugikan dalam pembatalan PPJB tanah tersebut dapat menuntut ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal, perundang-undangan, artikel ilmuah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji dengan sumber data yakni bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penulis menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah para pihak mendapatkan implikasi hukum berupa PPJB tersebut dibatalkan demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada dan keadaannya kembali seperti semua sebelum PPJB tersebut dibuat. Karena PPJB tersebut dapat dibuktikan terdapat kecacatan karena syarat objektifnya tidak dapat dipenuhi sebab adanya perbedaan nomor persil yang tercantum dalam Buku C desa dengan yang dicantumkan Notaris di dalam PPJB tersebut. Selain itu para pihak juga mendapatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Selanjutnya para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian dengan jalur pengadilan yakni melayangkan gugatan, serta di luar pengadilan yakni, konsultasi, negosiasi, dan mediasi.