Implementasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 di Kabupaten Tasikmalaya

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilukada 2015 ? ; Bagaimanakah Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, wawancara kepada Ketua/Anggota KPUD Kabupaten tasikmalaya dan Panwas Pilkada 2015 Kabupaten Tasikmalaya. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara diolah dengan bantuan program statistik deskriptif dan hasilnya disajikan dalm bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukan bahwa. Penyebab mengapa hanya terdapat satu pasangan calon pilkada ternyata di pengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari faktor internal partai, keluarnya undang-undang yang mengharuskan pns atau anggota dewan yang mencalonkan harus mundur, serta sk dpp partai yang mahal. Implementasi putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan tetapi terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pilkadanya dikarenakan calon hanya satu atau tunggal, mulai dari surat suaranya yang berbeda ,peragaan alat, dan pada saat debat calon. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengurus partai serta tokoh masyrakat untuk secara serius tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dalam menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan sehingga asumsi-asumsi negatif di masyrakat tentang kegagalan para tokoh masyarakat dan pengurus partai dalam menyiapkan pemimpin dapat dihilangkan. Kata Kunci : putusan mk, calon tunggal, pilkada serentak