Kewajiban Negara Perihal Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Dalam Masyarakat Tradisional (Studi Tentang Tradisi Neno Bo`Ha)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan suatu tatanan dunia baru yang lebih egaliter, yang lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. Tiap suku bangsa tentu memiliki suatu penghayatannya tersendiri berkaitan dengan kehidupan. Penghayatan tersebut terkontruks dalam praktik kebiasaan, tradisi maupun adat setempat. Kenyataan ini menempatkan Indonesia sebagai suatu negara yang kaya akan budaya. Namun, perlu untuk disadari secepat mungkin bahwa suatu tradisi, praktik kebiasaan, maupun adat tidak selamanya baik, tidak selamanya fair, tidak selamanya ramah terhadap anak dan perempuan, serta tidak selamanya selaras dengan tujuan dan semangat kehidupan bernegara, kendati kebiasaan, tradisi maupun adat tersebut telah dilaksanakan turun-temurun dan diekspresikan secara kolektif. Salah satu praktik kebiasaan atau tradisi yang menampilkan wajah ketidakramahan terhadap anak dan perempuan ialah tradisi Neno Boha. Neno Boha merupakan praktik kebiasaan atau tradisi masyarakat timor berkaitan dengan masa nifas. Dalam pelaksanaannya Ibu dan bayi yang baru dilahirkan harus tinggal selama 40 hari dalam rumah bulat (ume kbubu) serta harus melaksanakan ritual lain seperti SeI (pemanggangan), Tatobi (pengkompresan), dan hanya diperbolehkan mengonsumsi Jagung Bose. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan praktik Neno Boha memberikan efek buruk terhadap kesehatan anak dan perempuan, serta menyimpang dari tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Disisi lain, negara merupakan pihak yang memangku kewajiban (duty holder) untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, hak anak dan perempuan. Menyikapi fenomana tersebut apa yang dapat dilakukan oleh Negara dalam melaksanakan kewajibannya melindungi hak anak dan perempuan, mengingat bahwa negara juga memiliki kewajiban menghormati hak kebudayaan masyarakat tradisional. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini berusaha menemukan jawaban dari Rumusan masalah: Pertama, apa dan bagaimana kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak anak dan perempuan?, Kedua, bagaimana peran negara dalam menjalankan kewajiban melindungi dan memenuhi hak anak dan perempuan berhadapan dengan tradisi Neno Boha?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normative-empiris, dengan dua model pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analitical approach), penelitian ini menggunakan data primer yang didapat langsung dari keterangan-ketarangan lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan dan literature-literatur bacaan yang berkaitan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, sebagai pemangku kewajiban pada prinsipnya negara harus melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan. Kewajiban melindungi dilaksanakan negara dengan menyelamatkan anak dan perempuan dari suatu praktik tradisi yang mengancam haknya. Sedangkan kewajiban memenuhi dilaksanakan oleh negara dengan membangun kebijakankebijakan yang mengarah terhadap terpenuhinya hak anak dan perempuan, serta menjamin adanya realisasi bertahap maju dari pemenuhan tersebut. Kedua, peran negara melaksanakan kewajibannya berhadapan dengan Neno Boha terbukti berhasil dalam aspek perlindungan, namun menyimpan berbagai catatan-catatan yang perlu dibenahi berkaitan dengan aspek pemenuhan.