Surcharge pada Transaksi QRIS dalam Perspektif Perolehan Kekayaan secara Melawan Hukum (Komparasi KUHPerdata dengan Dutch Civil Code)

Abstract

Praktik surcharge pada transaksi QRIS meskipun sudah secara jelas dilarang dalam realitanya masih marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana ditemukan pada lima Penyedia Barang dan/atau Jasa yang mengenakan surcharge sebesar lima ratus rupiah. Penelitian ini mengkaji praktik surcharge pada transaksi QRIS dalam perspektif perolehan kekayaan secara melawan hukum (Komparasi KUHPerdata dengan Dutch Civil Code), yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam Hukum Perdata Indonesia serta mengkaji apakah praktik surcharge pada transaksi QRIS dapat dikualifikasikan sebagai perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam Hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perolehan kekayaan secara melawan hukum dalam KUHPer Indonesia berdasarkan Pasal 584, 1320, 1335, 1337, 1359 dan 1365 KUHper yang secara substansial mencerminkan konsep unjust enrichment sebagaimana diatur dalam Article 6:212 Dutch Civil Code. Praktik surcharge pada transaksi QRIS terbukti dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perolehan kekayaan secara melawan hukum karena tidak memiliki causa yang halal, melanggar asas personalitas, memenuhi unsur pembayaran tidak terutang, serta memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum dan unjust enrichment. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan Bank Indonesia guna memastikan kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa terhadap larangan surcharge dalam transaksi QRIS.