Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah Adat di Kota Jayapura Papua

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis secara mendalam peran strategis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses peralihan hak atas tanah adat di Kota Jayapura serta mengkaji dampak implementasi regulasi pertanahan nasional terhadap pelaksanaan tugas tersebut di lapangan. Pokok masalah yang diangkat bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses peralihan hak atas tanah adat di Kota Jayapura Papua? Dan bagaimana pengaruh regulasi dan kebijakan pertanahan terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah adat di Kota Jayapura Papua? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta wawancara semiterstruktur bersama para PPAT dan BPN di Kota Jayapura, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui logika induktif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT di Kota Jayapura berfungsi sebagai jembatan yuridis krusial yang mentransformasi bukti kepemilikan adat menjadi kepastian hukum nasional, dengan tetap menjadikan legitimasi Ondoafi sebagai pilar utama penentu keabsahan pelepasan tanah dalam Surat Pelepasan Adat. Namun, keberadaan kebijakan pertanahan nasional yang bersifat sentralistik serta target batas waktu pendaftaran tanah tahun 2026 telah memicu arus transformasi hak adat ke formal secara masif. Fenomena ini menuntut PPAT untuk mampu menavigasi keseimbangan antara kepatuhan administratif negara dan penghormatan terhadap pluralisme hukum adat guna meminimalisir risiko sengketa hukum serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Jayapura di masa depan.