Access to Justice Korban terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat

Abstract

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur melalui instrumen hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP Nasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya korban masih menyelesaikan permasalahan hukum tersebut melalui perceraian dibandingkan mekanisme hukum pidana sehingga memunculkan permasalahan dalam terpenuhinya access to justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan access to justice bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat serta menganalisis hambatan dan strategi pemenuhannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta analisis putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan access to justice bagi korban belum berjalan optimal karena korban umumnya baru mengetahui mekanisme pidana setelah mengajukan perceraian atau memperoleh informasi dari aparat penegak hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, belum adanya parameter yang jelas mengenai unsur penelantaran rumah tangga, koordinasi antarlembaga yang belum terstruktur, serta faktor sosial dan ekonomi korban. Strategi pemenuhan access to justice dilakukan melalui penguatan pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan korban (people-centred justice), peningkatan edukasi hukum, pembentukan mekanisme rujukan (referral system) yang terintegrasi, penyusunan pedoman teknis penanganan perkara, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban.