ANALISIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN POLITIK

Abstract

Terorisme menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang, tindakan yang dilakukan mengakibatkan jatuhnya korban massal dan kerusakan fasilitas publik. Namun, dalam penanggulangannya banyak permasalahan terjadi, seperti adanya stigma kepada beberapa kelompok, sampai dengan penindakannya yang mmenciderai hak asasi manusia. Khususnya dalam melakukan penangkapan, penangkapan yang dilakukan acapkali cacat prosedur dan melanggar hak asasi manusia. Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi salah satu norma yang melanggar hak seseorang apalagi jika dobenturkan dengan hak sipil dan politik. Kemudian, timbul pertanyaan, Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Persektif Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber-sumber penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan studi pustaka atau arsip. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang disajikan atau dideskripsikan dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, kurang idelanya norma penangkapan terorisme, terbukti dengan akibat dari norma tersebut, kedua, harus adanya pengawasan dan pengujian terhadap proses penyidikan, ketiga, tawaran norma ideal atas Pasal 28 UU Terorisme