Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta yang mendasarkan Keterangan dan/atau Data yang Palsu dari Penghadap

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap dalam hal Notaris tidak mengetahui kepalsuan tersebut, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila terbukti bahwa data dari penghadap adalah palsu. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat terlindungi maupun tidak terlindungi dari tuntutan hukum atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan/atau data palsu dari para penghadap. Perlindungan hukum Notaris bersifat kondisional, tergantung sejauh mana Notaris telah berusaha menghindari kesalahan atau

kelalaian. Notaris terlindungi apabila melaksanakan prosedur sesuai upaya kehati- hatian, yaitu: memberikan konsultasi/penyuluhan hukum, memverifikasi keaslian

dokumen dengan instansi terkait, wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), menyusun draf akta, menjadwalkan penandatanganan, pembacaan dan penandatanganan akta.Bentuk perlindungan preventif diupayakan oleh Notaris sendiri melalui penyuluhan hukum,pembuatan pernyataan tertulis diatas meterai yang dilengkapi sidik jari, foto, dan tanda tangan penghadap. Selain itu, Notaris wajib menerapkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 melalui prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan mendalam. Notaris menjalankan kewajiban jabatan dengan jujur, dan saksama. Sementara itu, perlindungan hukum represif meliputi pembelaan melalui pendampingan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam menyetujui dan tidak menyetujui pemeriksaan Notaris oleh penyidik. Koordinasi secara berjenjang antara pengurus INI dengan institusi Kepolisian di berbagai tingkatan sangat diperlukan.