PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN

Abstract

Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah yang diiajukan yaitu: 1.Bagaimana penyelesaian dari problematika pada penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013?; 2.Bagaimana upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan sah? Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan, Pendekatan Perundang – undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, dipadukan dengan Pendekatan Kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan penyesuaian adalah kurang adanya kesadaran hukum dan adanya konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada lambatnya penyesuaian sesuai Pasal 71 ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15A PP No.2 Tahun 2013 menjadi solusi penyelesaiannya; Kedua, notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan, baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004 yaitu memberikan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Saran Penulis, sebaiknya pemerintah membatalkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan melakukan perubahan terhadap Pasal 71 UU Yayasan tersebut.