<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas Islam Indonesia

DOI

Abstract

Penelitian ini memiliki latar belakang atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum juga menurun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan, beserta hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Subjek penilitian ini adalah Yohana Santi Roestriyani, Puji Widjayanti, dan Ica Khoriyyatun Nisa selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa korban perempuan tindak kekerasan mendapatkan perlindungan oleh DP3AP2 DIY melalui tiga fasilitas. Pertama, BPPA. Kedua, P2TP2A Rekso Dyah Utami. Ketiga, TeSAGa DIY. Ketiga fasilitas tersebut memiliki berbagai upaya perlindungan dan pencegahan seperti layanan pengaduan, layanan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi sosial, dan layanan paska pendampingan. Hambatan yang perlu segera diperbaiki dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan pada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah persepsi yang tidak sama antar APH terhadap pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. Serta kurangnya pelatihan terhadap APH yang mengakibatkan tidak responsif dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan.

Description

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By