Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Politik Kebangsaan pada Konfigurasi Pemikiran Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Pemalang (Analisis Studi Sosio Politik)

Abstract

Dengan kembalinya NU ke khittoh 1926 berarti telah menemukan makna strategis untuk lebih mewujudkan kepedulian terhadap sesama dalam memperjuangkan gagasan dan usulan sebagai upaya perubahan kemaslahatan yang lebih baik. Di tengah perubahan reformasi yang berlangsung selama ini warga Nahdlatul Ulama masih tetap aktif mengemban amanat jamiyah Nahdlatul Ulama yang berarti mereka tetap berkomitmen dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan berprinsip pada al huriyah (kemerdekaan), al adlu (keadilan), as syuro (demokratis), al musawa (kesamaan posisi) dan tasamuh (toleransi). Nilai-nilai perjuangan ini ternyata dalam penerapannya sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan politik sehingga konsistensi perjuangan terkadang mengalami stagnasi. Peristiwa benturan fisik dan psikis antar peserta partai politik pasca khitoh 1926 pada tahun 1984 telah banyak pernyataan-pernyataan yang memojokkan Nahdlatul Ulama seperti Nahdlatul Ulama tidak berlaku adil dengan partai selain Golkar, pernyataan tidak perlu NU-Nunan yang penting Islam dan terjadi persinggungan fisik antar pendukung partai ketika melaksanakan kampanye. Hal inilah yang merespon penelitian ini untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan politik ketika berhadapan dengan nilai-nilai misi jam'iyah Nahdlatul Ulama pasca khittoh 1926 yang mengamanatkan gerakan beramar ma'ruf nahi mungkar. Studi ini diselenggarakan dengan pendekatan kualitatif naturalistik yang dilakukan pada warga Nahdlatul Ulama dan pengusnya di cabang NU Kabupaten Pemalang dan beberapa Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan. Dengan teknik yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan untuk lebih memantapkan implementasi nilai-nilai pendidikan politik kebangsaan yang telah digariskan oleh khittah NU 1926, sehingga potensi strategis dari pemikiran khittah NU akan terintegral dengan sumber daya masyarakat dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.