Legal Standing Anggota Direksi dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Abstract

Fungsi representasi pada Anggota Direksi memberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk juga untuk mengajukan permohonan PKPU. Kendati demikian pada praktiknya masih terdapat perbedaan penafsiran legal standing Anggota Direksi seperti dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/PDT.SUS-PKPU/2022/PN SMG dengan 49/PDT.SUS-PKPU/2021/PN SMG. Penelitian ini akan mengkaji kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai legal standing Anggota Direksi dan legal standing Anggota Direksi dalam mewakili PT untuk mengajukan permohonan PKPU. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akta Keputusan RUPS adalah akta otentik yang mengandung 3 unsur pembuktian yaitu pembuktian lahiriah, formil, dan material sehingga dapat menjadi alat bukti surat sebagai dasar legal standing Anggota Direksi dalam mengajukan permohonan PKPU. Anggota Direksi juga berhak mewakili PT sebagai bentuk daripada fungsi representasi, yang demi hukum telah diberikan oleh UU PT, termasuk mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga, dengan tetap memperhatikan ketentuan formil pengajuan PKPU salah satunya surat kuasa khusus Anggota Direksi kepada Advokanya mengingat pengajuan permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya.