Kebijakan Turki Membuka Akses Terhadap Pengungsi Suriah Pada Tahun 2016-2017

Abstract

Integritas wilayah Turki dipandang terancam akibat dampak kemanusiaan dan keamanan akibat konflik Suriah. Dibawah kepresidenan Erdogan, Turki menciptakan pola konsep intensif serta politik yang multifaset untuk mengembangkan kebijakan luar negeri ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Suriah pada tahun 2016-2017. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Graham T. Allison. Teknik pengumpulan data melalui teknik sekunder, kemudian data dianalisis dengan teknik data sekunder kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Turki menerapkan pendekatan rational actor untuk mengambil keputusan luar negeri terkait krisis Suriah. Pertama, Turki dalam konflik Suriah menjadi pemain utama di Timur Tengah dalam meningkatkan regionalnya, dan menjadi mediator penyelesaian konflik Suriah. Kemudian, Erdogan juga akan menggunakan kebijakan luar negeri untuk membangun hubungan diplomatik dengan Suriah untuk mempertahankan kepentingan dan integritas nasionalnya. Kedua, Erdogan melakukan identifikasi alternatif kebijakan untuk mengambil keputusan perencanaan kebijakan yang rasional dan dapat dijalankan secara efisien, serta sejalan terhadap kebutuhan nasional dan pendapat warganya. Ketiga, Turki melakukan evaluasi yang mendalam terhadap setiap alternatif kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasi, risiko, dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia. Di mana, hal ini menyebabkan pemerintah Turki mengadopsi kebijakan yang lebih terinformasi. Keempat, pemerintah Turki membuat keputusan kebijakan berdasarkan faktor karakteristik individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kerangka kelembagaan yang mengatur proses tersebut, pertimbangan ekonomi yang melibatkan kalkulasi biaya dan manfaat, serta strategi geopolitik yang mempertimbangkan posisi Turki dalam hubungan internasional untuk memutuskan kebijakan dengan keakuratan tinggi dalam menyelesaikan krisis Suriah serta memajukan kepentingan nasionalnya.