Peranan Organisasi Ikatan Notaris Kota Kendari Tentang Penentuan Honorarium Notaris

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya jumlah Notaris di Kota Kendari sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris. Dalam hal ini tentu bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Sehingga diperlukan peran dari Organisasi Ikatan Notaris. Penelitian ini untuk menganalisa penentuan Honorarium yang berbeda-beda dapat dibenarkan menurut Norma Hukum dan Peranan Organisasi Ikatan Notaris dalam penentuan Honorarium Notaris yang terjadi di Kota Kendari. Rumusan masalahnya yakni: Apakah penentuan honorarium yang berbeda-beda bagi notaris itu dapat dibenarkan menurut norma hukum? Bagaimana peranan organisasi notaris kota kendari dalam penentuan honorarium notaris? Hasil penelitian ini: pertama: bahwa Penentuan Honorarium oleh Notaris telah bertentangan dengan norma hukum dimana telah melanggar Kode Etik sesuai dengan Pasal 3 angka (11) dan (14) mengenai Kewajiban Notaris serta melanggar Pasal 4 angka (10) mengenai Larangan Notaris. Sehingga dalam hal ini Dewan Kehormatan Daerah dapat memberikan sanksi berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris. Kedua, Peranan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya Dewan Kehormatan Daerah di Kota Kendari, belum efektif dalam penegakan Kode Etik, terutama dalam memberikan sanksi yang substantif. Penegakan yang dilakukan cenderung bersifat lisan, tanpa tindak lanjut pengawasan yang ketat, sehingga kurang berhasil menciptakan efek jera bagi Notaris yang melanggar Kode Etik.