PANDANGAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TERHADAP PEMBEDAAN KEPEMILIKAN TANAH BAGI WNI NON PRIBUMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat umum Yogyakarta serta perspektif sosiologi hukum terhadap pembedaan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi serta untuk mengetahui peluang pengaturan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pandangan masyarakat Yogyakarta dan perspektif sosiologi hukum terhadap pembedaan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi?; dan Bagaimana peluang pengaturan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, wawancara dengan pihak BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, serta penyebaran angket kepada 36 warga masyarakat Yogyakarta yang kemudian diolah dengan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan keputusan. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat Yogyakarta memandang bahwa peraturan tersebut tidak adil dan sebaiknya harus diganti sesuai dengan perkembangan jaman; Pandangan Sosiologi Hukum terhadap pembedaan hak kepemilikan tanah adalah pada esensi nya peraturan tersebut sudah membawa dampak baik, karena tanah tidak diserahkan pada mekanisme pasar sehingga WNI pribumi dan non pribumi dapat meningkatkan perekonomian tanpa didominasi oleh pihak manapun, namun yang menjadi permasalahan adalah pertimbangan dari peraturan tersebut yang memberatkan pada etnis. Serta sampai saat ini masih belum ada wacana peluang pengaturan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan nya peninjauan kembali terhadap surat instruksi tersebut yang kemudian surat instruksi tersebut bisa menjadi peraturan gubernur sehingga peraturan tersebut memiliki hierarki hukum dan tidak ada celah bagi pihak manapun untuk memecah belah keharmonisasian yang ada di Yogyakarta.