Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002

Abstract

Dengan diberlakukannya Otonomi daerah berdasar Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan semakin banyak. Karena berkaitan dengan adanya Otonomi Daerah tersebut masingmasing Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahannya, termasuk dalam memperoleh dan mengelola dana untuk membiayai pengeluaran, juga untuk melaksanakan pembangunannya. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam berbagai bidang diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Menigkatnya efisiensi sebagai dampak positif dari desentralisasi fiskal didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintahan pusat sehingga diharapkan setiap Rupiah yang dibelanjakan lebih mengena sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Penganggaran di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini kurang berorientasi pada pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran pembangunan. Terlebih lagi ketidaksiapan kelembagaan di pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan pencapaian-pencapaian yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah dengan masih maraknya praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu perlu dikembangkan pengukuran prestasi daerah dalam mengelola keuangannya yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan. Penelitian ini yang berjudul "Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan: Studi Kasus Di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002", diharapkan dapat sebagai acuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah di masing-masing daerah. Untuk mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota Jawa Tengah digunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA) yang mengukur tingkat efisiensi relatif di setiap Unit Kegiatan Ekonomi (UKE).Hasil yang diperoleh dari perhitungan DEA tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang menurun. Di tahun 1999 tingkat efisiensi terbaik pada sektor pendidikan terletak di Kota Salatiga, sedangkan tahun 2002 pencapaian efisiensi terbaik di Kabupaten Boyolali.Di sektor kesehatan pencapaian efisensi sempurna di Kota Salatiga, sedangkan pada tahun 2002 di Kota Surakarta.