Implikasi Hukum dalam Membuat Akta Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang Statusnya Diberhentikan

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang bagi lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas kredit dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah pertama, bagaimana implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan, kedua bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur akibat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil yang diberhentikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara kepada lembaga pembiayaan sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah kredit yang terhambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implikasi hukum dalam membuat akta jaminan hutang berdasarkan surat keputusan pegawai negeri sipil adalah menjadikan kreditur mengalami kerugian jika kredit yang dibayarkan macet atau tidak lancar. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan oleh kreditur yakni dengan penambahan jaminan agar debitur lebih taat dalam menjalankan kewajibannya.