Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy)

Abstract

Penelitian ini didasari dengan permasalahan sulitnya penegakan hukum terhadap pencucian uang di Indonesia yang kini semakin beragam dan variatif caranya. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti ialah mengenai penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi DIY dan hambatan dalam melakukan penegakan hukum kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini termasuk empiris dengan terjun langsung ke lapangan tempat dimana masalah tersebut terjadi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi DIY telah menerapkan berbagai strategi penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas pembela hukum melalui pelatihan dan pengembangan, serta penguatan regulasi dan pengawasan dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Hal ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, pemulihan aset yang efisien, serta pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang lebih efektif. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan dampak negatif praktik pencucian uang serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana tersebut.