Analisis Penetapan Golongan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi dan Non-konstruksi Penunjang Ketenagalistrikan Berdasarkan PPh Pasal 23 dan Final 4 Ayat (2) Pada PLN UID Jawa Barat

Abstract

Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi dan non-konstruksi penunjang ketenagalistrikan memiliki kompleksitas tinggi karena perbedaan karakteristik pekerjaan dan interpretasi klasifikasi pajak yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan penggolongan dan pemotongan PPh berdasarkan ketentuan PPh Pasal 23 dan Final Pasal 4 ayat (2) pada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggolongan PPh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam proses penggolongan, terutama terkait kompleksitas karakteristik pekerjaan, status kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), keterbatasan pedoman operasional, dan perbedaan interpretasi antar staf serta antar fiskus pajak, sehingga diperlukan penyusunan pedoman teknis terkait penggolongan dan pemotongan pajak atas jasa penunjang tenaga listrik serta peningkatan pemahaman staf PLN terkait perpajakan untuk meminimalkan risiko perpajakan.