Perlindungan Hukum Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima yang dikategorikan sebagai Negara Rawan Konflik berdasarkan Hukum Internasional

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Hukum Internasional yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik yang dikirim kepada negara yang dikategorikan sebagai daerah rawan konflik. Isu utama yang dikaji yakni bagaimana perlindungan hukum kepada perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara dengan kategori daerah rawan konflik dan bagaimana pertanggungjawaban negara penerima kepada perwakilan diplomatik yang mendapatkan segala kerugian disaat bertugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji regulasi yang memiliki sangkut paut dengan penelitian ini. Kajian dilakukan dengan menganalisis kondisi aktual sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hukum diplomatik. Hasil menunjukkan bahwa Konvensi Wina 1961 tidak menjelaskan mengenai pemberian perlakuan khusus dalam rangka memberikan perlindungan bagi perwakilan diplomatik yang ditugaskan di negara rawan konflik. Untuk pertanggungjawaban negara penerima dijelaskan di bagian protokol opsional, namun tidak memberikan bentuk konkret pertanggungjawaban yang dimaksud. Perlakuan khusus bagi diplomat ditemukan di beberapa peraturan yang dibuat oleh negara pengirim sedangkan bentuk konkret pertanggungjawaban negara penerima ditemukan di Draft Articles Responbility of States for Internationally Wrongful Acts.