Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor dengan Adanya Pelayanan Hak Tanggungan yang Terintegrasi Secara Elektronik

Abstract

Pemberian hak tanggungan itu sendiri baru mengikat pihak ketiga, manakala pemberian hak tanggungan tersebut sudah didaftarkan dan diumumkan, saat pendaftaran dan pengumuman itulah merupakan saat berlakunya hak tanggungan sebagai hak kebendaan. Artinya proses pendaftaran hak tanggungan ini merupakan hal yang sangat utama dalam menentukan nasib pihak ketiga yaitu kreditor. Oleh karena itu hambatan pada pendaftaran hak tanggungan atau HT el ini dapat terjadi gangguan yang mempertanyakan perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitor. Permasalahan pertama bagaimana Perlindungan hukum kreditor dan debitor dengan adanya pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektroni dan kedua bagaimana antisipasi atau pengamanan dalam sistem pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan pertama Pasal 26 Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 yaitu kreditor yang telah melakukan pembayaran biaya PNBP, maka kreditor dapat mengajukan permohonan kembali dan biaya yang telah dibayarkan sebelumnya dapat digunakan untuk penggantian biaya Pelayanan HT el dengan ketentuan subjek dan objek pendaftarannya sama kedua adanya Pembentukan C SIRT (Computer Security Incident Response Team), Keamanan Data Terenkripsi yaitu sistem HT el dirancang agar lebih aman dan mutakhir dan Protokol Pemeliharaan (Meintenance) jika terjadi down pada server atau gangguan koneksi jaringan, Tim Pusdatin. Saran dari penulis adalah Kementerian ATR/BPN diharapkan meningkatkan lagi pelayanan dalam bidang elektronik seperti pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik sehingga pelakyanan dapat terwujud dengan baik, efisien dan efektif.