Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Pajak Karbon

Abstract

Penelitian ini mengungkap realitas bagaimana kebijakan-kebijakan lingkungan yang ada perlu didukung dengan kebijakan baru lainnya untuk merealisasikan aksi iklim yang nyata. Salah satu kebijakan baru tersebut adalah pajak karbon yang direncanakan penerapannya di tahun 2025. Penelitian ini, turut mengungkapkan bagaimana tanggapan 7 wajib pajak badan entitas eksplorasi fosil dan pandangan 3 ahli (pajak, lingkungan, dan hukum) terhadap rencana penerapan pajak karbon dan faktor apa saja yang memengaruhinya. Faktor didasarkan pada 3 kategori utama, yakni teknologi, organisasi dan lingkungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara semi terstruktur, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan studi kasus menggunakan alat bantuan Nvivo v14. Berdasarkan model penelitian ini, dihasilkan bahwa pembenahan atas kebijakan lingkungan yang berlaku harus direalisasikan segera. Kemudian pemerintah dihimbau untuk mempertimbangkan kembali efek domino dari pajak karbon. Indonesia akan mampu menghadapi efek domino dan bertransisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) apabila kondisi ideal bagi teknologi, organisasi dan lingkungan yang melingkupi entitas beremisi dapat ditingkatkan sebelum waktu penerapannya.