Analisis Penentuan Prioritas Kriteria Pemeliharaan Jalan Kabupaten Kebumen Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR) Dan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Abstract

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya suatu wilayah. Kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar berfungsi secara optimal melayani lalu lintas dan umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki keterbatasan dalam pemeliharaan jalan di antaranya anggaran yang disediakan APBD sangat terbatas, serta para pengambil kebijakan dalam menentukan pemeliharaan belum didasari oleh penilaian objektif dan kriteria yang tepat. Dengan kondisi yang ada diperlukan adanya strategi dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan dengan kriteria yang tepat serta memperhatikan prioritas kebutuhan dari berbagai macam kepentingan. Data penelitian diambil melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, di mana sampel yang diambil merupakan stakeholder penentu pemeliharaan jalan Kabupaten Kebumen. Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 stakeholder yaitu Kepala DPUPR Kabupaten Kebumen, Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Infrastruktur BAPPEDA Kabupaten Kebumen, Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Kebumen, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, dan akademisi. Penentuan kriteria dan sub kriteria pemeliharaan jalan kabupaten menggunakan metode Case Based Reasoning (CBR), sedangkan penentuan prioritas kriteria dan sub kriteria tersebut digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan prioritas kriteria pemeliharaan jalan di Kabupaten Kebumen yang pertama yaitu biaya penanganan dengan bobot prioritas (0,3234), dengan urutan sub kriteria yaitu pemeliharaan rutin (0,5091), berkala, (0,2775), dan rehabilitasi/rekonstruksi (0,2134). Kriteria yang kedua yaitu kondisi jalan (0,1992) dengan urutan sub kriteria yaitu kondisi sedang (0,5410), rusak ringan (0,2355), dan rusak berat (0,2235). Kriteria ketiga yaitu aksesibilitas (0,1869), dengan urutan sub kriteria yaitu nilai strategis jalan (0,5167) dan kemudahan akses (0,4833). Kriteria keempat yaitu pengembangan wilayah (0,1640), dengan urutan sub kriteria yaitu pariwisata (0,4308), perdagangan (0,3298), dan industri (0,2394). Kriteria kelima yaitu kebijakan (0,1265) dengan urutan sub kriteria yaitu pemerintah (0,7717) dan masyarakat (0,2283).