Implementasi Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/4811 Perihal Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang dikuasai Pemda DIY di Kota Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/4811 tentang Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang Dikuasai Pemda DIY serta faktor-faktor yang menghambat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis jangka waktunya. Surat Gubernur tersebut membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme pelayanan pertanahan karena setiap permohonan perpanjangan HGB yang terindikasi berasal dari tanah Kasultanan maupun Kadipaten wajib memperoleh rekomendasi Gubernur sebelum diproses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Gubernur 593/4811 masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lambatnya proses penelusuran asal-usul tanah, keharusan koordinasi dengan Panitikismo yang memerlukan waktu tambahan, belum optimalnya penyesuaian terhadap regulasi baru, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidakpastian prosedural. Faktor-faktor tersebut menimbulkan beban administratif bagi pemohon dan berdampak pada tidak tercapainya standar pelayanan publik secara optimal dalam penyelesaian perpanjangan HGB di Kota Yogyakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan dalam Surat Gubernur telah menjadi pedoman dalam pengendalian permohonan hak atas tanah, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala yang menghambat efektivitas pelayanan pertanahan.