Tinjauan Yuridis Peranan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Angkasa Pura II Melawan Bank Syariah Mandiri)

Abstract

BASYARNAS merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Akan tetapi dengan adanya kewenangan baru peradilan agarna yang tercantum dalam undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama timbul keraguan mengenai peran BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin diteliti adalah mengenai peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah dan kepatuhan para pihak yang bersengketa terhadap putusan BASYARNAS. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan tidak ada perubahan terhadap peran BASYARNAS setelah diundangkannya undang-undang No.03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. BASYARNAS tetap memiliki peran dalam penyelesaian sengketa yang memuat klausula arbitrase dalam perjanjiannya. Sengketa antara PT Angkasa Pura II melawan Bank Syariah Mandiri telah diputus oleh Basyarnas dengan membatalkan akad pembiayaan Mudhrabah Muqayyadah dan menghukum Bank Syariah Mandiri untuk mengembalikan penempatan dana milik PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura II mengembalikan margin bagi hasil yang telah diterima dari Bank Syariah Mandiri. Namun dalam kenyataannya putusan Basyarnas tersebut tidak dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri sehingga PT Angkasa Pura II mengajukan permohonan eksekusi dan sita eksekusi atas putusan Basyarnas tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.