Tanggung Jawab Satuan Pendidikan dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada Anak yang telah Menikah di Kabupaten Ponorogo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab dan kebijakan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo, serta mengkaji dan menganalisis status dewasa secara hukum akibat perkawinan dapat menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Permasalahan yang dikaji dan dianalisis yaitu bagaimana tanggung jawab dan kebijakan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo, serta apakah status dewasa secara hukum akibat perkawinan menghapus hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, Satuan Pendidikan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi hak pendidikan anak yang telah menikah di Kabupaten Ponorogo. Hal ini didasari dari kasus yang terjadi pada NW, bahwa NW mengundurkan diri dari sekolah dengan alasan ekonomi, namun pada realitanya NW mengundurkan diri dari sekolah karena hamil. Dapat dilihat satuan pendidikan dalam kasus ini lalai untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait alasan NW mengundurkan diri dari sekolah, sehingga hak pendidikannya menjadi terhenti. Kedua, perkawinan pada dasarnya mengubah status hukum seseorang menjadi dewasa, termasuk pernikahan anak dibawah umur, sehingga berimplikasi terhadap segala keputusan, tindakan, maupun permasalahan yang timbul setelah perkawinan menjadi tanggung jawab pribadi pasangan yang menikah. Namun, perubahan status hukum akibat perkawinan tidak dapat menghapus hak pendidikan, karena hak pendidikan bersifat konstitusional dan tetap melekat pada setiap warga negara, termasuk pada anak yang menikah.